Konflik di persepakbolaan nasional antara PSSI-KPSI akan memasuki babak baru setelah diketahui keputusan FIFA yang dikeluarkan pada Jumat (14/12) ini, melalui rapat komite eksekutif (Exco) mereka di Jepang. Apapun keputusannya, baik disanksi atau tidak, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kerja Task Force hingga permasalahan dualisme tersebut selesai.
Ketua tim Task Force Rita Subowo mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti bertugas, apapun keputusan FIFA terkait konflik sepak bola Indonesia. Pemerintah, kata Rita, akan terus mengupayakan agar masalah dualisme sepak bola Tanah Air segera diselesaikan.
“Tugas Task Force tidak akan selesai sampai di sini, karena kami akan terus berkonsultasi dan memberikan informasi yang benar kepada FIFA dan AFC, bagaimana kami dibantu untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya selesai dengan sanksi atau tidak lalu ditinggal begitu saja, tetapi kami akan beri solusi seperti apa,” ujar Rita dalam keterangan persnya di Kantor Kempora, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/12) malam.
Tim Task Force sendiri diamanatkan untuk melakukan tiga tugas pokok, yaitu berkonsultasi dengan FIFA dalam upaya menghindarkan sanksi terhadap Indonesia. Mereka juga akan melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi apabila Indonesia diberi sanksi.
Terakhir, Task Force akan melakukan pembicaraan dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya. Hal itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Menurut Rita, pihaknya akan menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, lanjut Rita, pemerintah akan bergerak seusai koridor agar tidak dianggap sebagai bentuk intervensi oleh FIFA.
PSSI Baru
Nasib si kulit bundar Indonesia memang tengah berada di ujung tanduk menyusul ultimatum FIFA untuk menyelesaikan masalah dualisme hingga 14 Desember ini. Kongres yang sejatinya diamanatkan sebagai solusi justru menemui jalan buntu setelah PSSI dan KPSI memilih menggelar kongres masing-masing pada 10 Desember lalu.
Melihat kemungkinan pemberian sanksi, tim Task Force bahkan telah memiliki solusi. Menurut salah satu anggota Task Force Djoko Pekik, pihaknya akan membuat PSSI baru jika Indonesia dijatuhi sanksi.
Menurutnya, hingga saat ini tim Task Force terus berupaya melakukan komunikasi dengan FIFA dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi jika Indonesia disanksi.
"Organisasi baru diharapkan tidak ada keributan. Agar tidak ribut terus, ini jalan yang terbaik. Dengan waktu yang menyisakan sehari (sebelum rapat Exco FIFA di Tokyo), tim kami terus berkomunikasi dengan FIFA. Kami tidak ingin disanksi. Tapi kami akan kawal keputusan FIFA. Kalau disanksi, langkahnya sudah kami dibahas," tandasnya.
Upaya tim Task Force untuk membantu menyelesaikan permasalahan dualisme ini tampaknya tidak mendapat respon positif dari PSSI. Mereka bahkan menganggap pembentukan Task Force oleh pemerintah sebagai hal yang tidak perlu.
Sekjen PSSI Halim Mahfudz mengatakan, pihaknya diingatkan oleh FIFA bahwa pembetukkan Task Force bisa dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah. Halim juga mengklaim PSSI telah mendapat dukungan dari AFC agar terhindar dari sanksi.
Beberapa perwakilan PSSI saat ini tengah berada di Tokyo, Jepang dalam upaya melakukan lobi kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi kepada Indonesia. Halim mengatakan, delegasi pihaknya bertemu dengan Presiden FIFA Sepp Blatter, Sekjen Jerome Valcke, dan Direktur Asosiasi Thierry Regenass di Hotel Ritz Carlton, Tokyo, Kamis (13/12) pagi waktu setempat.
Menurut Halim, laporan PSSI tentang perkembangan terakhir diterima dan dipahami Blatter, termasuk kejadian di Kongres Luar Biasa (KLB) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ketika polisi mengunci ruang sidang karena sebelumnya Plt Menpora Agung Laksono tidak memberi rekomendasi kongres tersebut. Namun, KLB tetap dilakukan di lobi hotel. Sedangkan, di Jakarta, KPSI menggelar kongres tanpa halangan. [H-16]
Posting Komentar