Kondisi di internal Partai Demokrat memanas. Ruhut Sitompul, yang dilengserkan Anas Urbaningrum dari kursi ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat, melakukan perlawanan. Ruhut menilai, DPP pimpinan Anas tidak bisa seenaknya mengeluarkan dirinya tanpa meminta persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain mendepak Ruhut, Anas justru merekrut Sadewo untuk duduk sebagai salah satu ketua di DPP. Padahal, Sadewo sebelumnya telah dipecat DPP atas rekomendasi Komisi Pengawas Partai Demokrat, karena dituduh meminta setoran dari kader partai di daerah. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membenarkan bahwa Ruhut tidak lagi duduk di jajaran DPP, dan posisinya diganti Nurul Qomar. Namun, Mubarok menolak istilah pemecatan.
“Tidak ada yang dipecat. Siapa bilang pecat. Hanya ada pergeseran tugas saja,” kata Mubarok di Jakarta, Jumat (14/12).
Dia menambahkan, yang digeser tidak hanya Ruhut tetapi juga sejumlah pengurus DPP lainnya, seperti Andi Nurpati. Langkah itu dilakukan untuk efektivitas jalannya organisasi. “Yang kurang produktif pada posisinya dipindahkan ke tempat lain. Sebaliknya, yang produktif ditempatkan ke pos-pos strategis,” jelasnya.
Menurutnya, pergeseran seperti ini sangat biasa dalam sebuah organisasi. Karena itu tidak perlu ditanggapi terlalu berlebihan.
Isu Lama
Secara terpisah, Ruhut Sitompul mengaku belum menerima SK pemecatan. Dia bahkan tidak yakin dipecat dari DPP. “Itu (pemecatan) isu lama, sudah setahun lalu,” ujarnya. Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, DPP Partai Demokrat tidak bisa sembarangan memecat kader. Apalagi, dia merasa tidak bersalah dan tidak pernah dievaluasi oleh DPP. “Pemecatan harus melalui Majelis Tinggi. Saya tidak salah, tidak pernah dievaluasi. Bahkan hanya saya yang membela partai. Saya tidak akan terpengaruh dengan isu pemecatan ini. Saya tetap minta siapa pun kader yang bermasalah hukum harus mundur, termasuk kalau Anas bermasalah,” tukas Ruhut.
Dia menduga, pemecatan dirinya karena Anas mulai gerah dengan perkembangan kasus Hambalang. Meskipun pada akhirnya memang dipecat, Ruhut mengaku akan setia dan tidak berpindah partai. “Anas mulai gerah, tinggal menghitung hari saja. Anas itu bukan pemimpin, kalau begini makin kita kerjain, lihat saja nanti, tunggu tanggal mainnya. Saya akan tetap setia di Demokrat. Ini adalah partai terakhir saya,” tegasnya.
Ruhut yakin pemecatan dirinya dari DPP bakal ditolak SBY. “Ditolak sama Bapak (SBY). Itu intinya,” ujarnya yakin.
Menanggapi hal itu, Prasetyo menjelaskan, ketua umum berhak mengganti siapa pun kader partai yang ada di DPP. “Yang berhak melakukan pergantian itu ketua umum, bukan Pak SBY. Harus dibedakan antara Dewan Pembina dan ketua umum,” jelasnya. [C-6/R-14]
Sumber : suarapembaruan.com
Posting Komentar