KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

Belakangan ini rungutan demi rungutan tentang KTKLN seakan tak pernah lepas dari pembicaraan TKI. Apalagi  mereka yang baru pulang berlibur  dari kampung halamannya. Beberapa Kasus tentang KTKLN  mencuat tajam ke permukaan pasca hari raya Idul Fitri yang lalu.

Permasalahan demi permasalahn sering menghantui TKI yang mau berangkat kembali ke negara tujuan bekerja. Pencekalan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi, maskapai penerbangan  dan BNP2TKI sebelum penerbangan sering menimbulkan masalah daripada membantu permasalahan TKi itu sendiri.

Permasalahan TKI (umumnya PLRT) itu yang di akibatkan ketiadaan KTKLN di antaranya adalah pemberangkatan di tunda sehingga tiket hangus atau negoisasi dengan pihak terkait untuk menjamin keberangkatannya , Tapi  dengan syarat membayar dari Rp 300 ribu sampai Rp.500  untuk dilepaskan dan diperbolehkan terbang. Semuanya itu berdasarkan informasi dari TKI dan pihak majikan itu sendiri serta  kasus-kasus yang serupa umumnya di upload di berbagai media social seperti Facebook, Twitter bahkan berbagai blog .

Apa itu KTKLN ?

KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang merupakan kartu identitas bagi TKI sebagai dokumen pemberangkatan TKI yang memenuhi syarat dan prosedur untuk bekerja di luar negeri yang berbentuk smartcard  berbasis chip microprocessor contacties dan dikembangkan sebagai kartu multi fungsi.

Sebagaimana di atur dalam UU No 39 Tahun 2004 Bab I pasal 1 ayat 2, yang di sahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Oktober pada tahun 2004 menyatakan : 

“Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya di sebut KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.”

UU No.39 tahun 2004 pasal 62 ayat I menyatakan :“ Setiap TKI yang di tempatkan di luar negeri wajib memiliki KTKLN yang dikeluarkan pemerintah.”

UU No.39 tahun 2004 pasal 105, ayat 1 menyatakan : “Selain dokumen yang diperlukan bekerja di luar negeri , TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.”

Di dalam KTKLN termuat data-data TKI mulai dari identitas diri, foto, sidik jari,PPTKIS, mitra kerja, pengguna TKI,passport, Asuransi, uji kesehatan, sertifikat pelatihan, sertifikat uji kompetensi, perjanjian kerja, jenis pekerjaan, Negara penempatan, mulai berlaku, tempat penerbitan, tanggal pemberangkatan dan embarkasi/ debarkasi.

Walaupun UU telah mengesahkan mulai dari tahun 2004 lagi, namun KTKLN mulai ditekankan penerapannya sejak Bulan Oktober 2010 seiring dengan adanya Keputusan Menakertrans No.14 tahun 2010, bab 18 pasal 64 ayat 2 yang berbunyi:

“Bagi TKI yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sebagaimana ayat (1) dan ingin bekerja lagi di luar negeri wajib memiliki KTKLN sesuai peraturan menteri ini.”

TATA CARA MEMPEROLEH KTKLN

1. Bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) harus melampirkan:
1. paspor
2. visa Kerja
3. kartu peserta asuransi TKI (KPA)
4. surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
5. bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

2. Bagi TKI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri, harus melampirkan:
1. paspor
2. visa Kerja
3. kartu peserta asuransi TKI (KPA)
4. surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
5. bukti pembayaran DP3TKI (Dana Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

3. Bagi TKI yang bekerja kembali ke majikan yang sama dalam rangka perpanjangan Kontrak Kerja (Re-Entry), harus melampirkan:
1. paspor
2. visa Kerja
3. kartu peserta asuransi TKI (KPA)
4. Perjanjian Kerja

4. Bagi TKI yang bekerja secara perseorangan/mandiri pada perusahaan berbadan hukum (sektor formal) termasuk yang bekerja di perusahaan penangkap ikan sebagai nelayan (fisherman), harus melampirkan:
1. paspor
2. visa kerja
3. Perjanjian Kerja

5. Bagi TKI perseorangan yang telah memiliki permanent residence di luar negeri atau TKI yang telah bekerja di luar negeri dan belum memiliki KTKLN termasuk Pelaut, harus melampirkan:
1. paspor
2. visa kerja

 PELAYANAN PENERBITAN KTKLN

Pelayanan penerbitan KTKLN melalui BP3TKI di seluruh Indonesia dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS, penerbitan KTKLN dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

2. Untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan penerbitan KTKLN bagi TKI

a. Yang bekerja kembali ke majikan yang sama dalam rangka perpanjangan kontrak kerja (re-entry)

b. Yang bekerja secara perseorangan / mandiri pada perusahaan berbadan hukum (sektor formal) termauk yang bekerja di perusahaan penangkap ikan sebagai nelayan.

c. Perseorangan yang memiliki permanent residence di luar negeri atau TKI yang belum memiliki KTMKLN termasuk pelaut;

dapat melakukan registrasi data diri secara on line baik ketika berada di luar negeri maupun di dalam negeri melalui Aplikasi KTKLN di alamat http://ktkln.bnp2tki.go.id sehingga TKI dapat memperoleh KTKLN di BP3TKI seluruh Indonesia ataupun di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda.

3. KTKLN wajib divalidasi di Konter Pelayanan Penerbitan KTKLN dengan teraan cap (rubber stamp) warna merah di Passpor halaman 47 dan diparaf petugas validasi guna memastikan TKI yang bersangkutan akan berangkat ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar Perwakilan RI dapat mengetahui kedatangan TKI secara realtime di negara tujuan penempatan.

TEMPAT PENERBITAN KTKLN

BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Mengapa TKI Menolak KTKLN ?

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaaan kinerja PPTKI di luar negeri pada semester II tahun 2010 menyatakan bahwa jumlah TKI yang telah ditempatkan di 46 negara tujuan dalam 5 tahun terakhir telah mencapai 3.01 juta yang berasal dari 19 propinsi dan 156 kotamadya /kabupaten seluruh Indonesia.

 Penempatan TKI di luar negeri telah menyumbangkan tambahan sumber devisa Negara per tahunnya rata-rata  mencapai USD 4,37 miliyar atau RP.39.3 triliun.

Jadi pemerintah melalui salah satu  programnya untuk TKI Adalah KTKLN yang pada dasarnya adalah  untuk mengatur dan memberikan perlindungan dan fasilitas yang lebih kepada TKI.

Namun dalam hal ini, TKI sendiri sepertinya antipati dan menolak dengan keberadaan KTKLN. Ada beberapa faktor yang mendorong TKI melakukan Tindakan tersebut, diantaranya adalah :

1. Kurangnya Informasi tentang KTKLN
   Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) kurang aktif dalam memberikan informasi tentang KTKLN kepada TKI. Adanya Media sosial seperti facebook dan twitter kurang dimanfaatkan oleh BP3TKI semaksimal mungkin.
   Kesannya terhadap TKI adalah seperti Pemaksaan  harus membuat KTKLN sewaktu mereka pulang libur ke Indonesia. Dari sekian teman-teman TKI di Kuala Lumpur yang saya temui, umumnya mereka tidak tahu apa itu KTKLN dan apa fungsi KTKLN.
   
   
2. KTKLN di Anggap Pemerasan Cara baru
   Bagi para TKI yang telah kembali ke Negara tujuan bekerja, tentunya sudah tahu bagaimana mereka seakan-akan di persulit sewaktu menjelang pemberangkatan di bandara.
   KTKLN di anggap sebagai bentuk baru aneka pemerasan terhadap TKI, sebagai contohnya mereka beranggapan megapa harus membeli premi asuaransi lagi, sedangkan di Negara tujuan asuransi sudah dimiliki. Disamping itu KTKLN 
   
   
3. Aparatur dari BP3TKI dan Pihak Imigrasi yang tidak Amanah
   Adanya persepsi bahwa pemberangkatan TKI ke Negara tujuan akan di persulit apabila tidak mempunyai KTKLN  sehingga tiket pesawat hangus, namun dapat diselasaikan dengan negoisasi dengan memberikan uang kepada pihat terkait. 
   Telah menambah rasa ketidakpercayaan para TKI terhadap aparatur pemerintah, dalam hal ini pihak BP3TKI dan Pihak Imigrasi
4. Tidak Adanya Cabang di Luar Negeri
   Mengapa KLTKLN tidak bisa di buat atau diperbarui di luar negeri ? 
   Tentunya hal ini akan mempermudah para TKI untuk KTKLN dalam persiapan pulang berlibur ke Indonesia. Selanjutnya masalah-masalah yang berkaitan dengan KTKLN bisa diminimalkan
   Seharusnya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dijadikan sebuah landasan hukum untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga Kerja Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak di luar negeri.

Bukan malah menimbulkan aneka persepsi bahwa TKI itu adalah lahan empuk untuk diperas dan dinikmati di atas keluguan dan keterbatasannya.

Sumber referensi :

- Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang PPTKI

-Fact sheet BPK terhadap kinerja PPTKI di luar negeri semester II 2010

Sbmidpn.blogspot.com