Masalah yang menimpa LKF ( lembaga kredit Finansial ) Mitra Tiara di Larantuka menjadi sorotan berbagai pihak. Lembaga yang dalam pengoperasiaannya memberikan bunga 10 persen setiap bulan kepada nasabahnya tersebut, kini sedang dalam proses pembenahan administrasi oleh management. Sejak awal bulan Oktober, Mitra Tiara tidak memberikan bunga simpanan dan nasabah dijanjikan akan mendapatkannya di bulan Desember 2013 atau awal Januari 2014.Gereja Katolik Keuskupan Larantuka sejak tiga atau empat tahun lalu lewat APP ( aksi puasa pembangunan) sudah mempersoalkan berdirinya lembaga keuangan yang memberikan bunga simpanan melebihi ketentuan yang dikeluarkan bank Indonesia. Hal ini ditegaskan Romo Gabriel Unto da Silva, Pr, Vikjen Keuskupan Larantuka yang dihubungi floresbangkit.com via telepon dari Maumere, kamis (14/11/2013).
Izinya Seperti Apa
Menurut Romo Geby, gereja Katolik di keuskupan Larantuka sudah sering menghimbau dan dilakukan sejak menjamurnya lembaga tersebut beberapa tahun silam. “ Tiga atau empat tahun lalu kita sudah persoalkan tetapi kita dibantah habis-habisan. Tetapi kemudian terbukti bahwa apa yang kita sampaikan benar “ ujarnya.
Masyarakat menurut Romo Geby mau hidup enak, dan mau cepat kaya sehingga apa yang disampaikan tidak diindahkan. Yang menjadi soal, sebut Vikjen, di republik ini izinnya seperti apa sehingga lembaga seperti ini bisa eksis. “ Kalau pemerintah tidak memberi izin tentunya lembaga seperti ini tidak akan beroperasi “ tegasnya. Keuskupan Larantuka disebutkan Romo Geby sudah mendirikan koperasi Sinar Saron biar masyarakat menyimpan uangnya disitu, tetapi masyarakat lebih tertarik menyimpan uang mereka di lembaga yang memberikan bunga 10 persen. “ Kami tidak bisa memaksa karena itu kebebasan orang “ katanya. Dikatakan vikjen, gereja menghimbau umatnya untuk kembali melakukan pekerjaan seperti biasa, mesti ada hasil usaha yang konkrit.Tahapan- tahapan yang normal harus dilalui, jauhi judi dan investasi yang menyerupainya. “ Hasil keringat dan usaha yang kita lakukan akan berhasil bila tekun dilakukan dan kerja keras “ sebutnya. Ketika disinggung mengenai adanya lembaga sejenis bernama Indo Global yang beroperasi di desa Badu, Romo Geby mempertanyakan proses pemberian ijinya seperti apa sehingga lembaga ini bisa beroperasi. “ Pemerintah harus tegas dan segera mengambil tindakan sehingga tidak berlarut-larut dan akan menimbulkan keresahan di masyarakat di kemudian hari “ tambah Vikjen. ( Ebed )
Ebed de Rosary : wartawan media online Flores Bangkit, www.floresbangkit.com
Blogg : derosaryebed.blogspot.com dan ebedallanderosary.blogspot.com
Posting Komentar